Perubahan Iklim Bisa Menggerus Ekonomi

Table of Contents
Issue Date

Perubahan Iklim Bisa Menggerus Ekonomi
13 Jul 2023, 18:54 WIB
Langkah antisipasi terhadap perubahan iklim harus dilakukan sejak dini.
Oleh Novita Intan, Dedy Darmawan Nasution

Ancaman perubahan iklim harus disikapi secara serius karena memiliki dampak luas dan menghancurkan. Perekonomian negara bisa tergerus jika perubahan iklim tak dimitigasi.

Besarnya dampak perubahan iklim terhadap perekonomian disinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kegiatan webinar Indonesia EBTKE ConEx pada Rabu (13/7/2023). Sri mengatakan, pemerintah memprediksi kerugian ekonomi dapat mencapai 0,66 persen-3,45 persen dari produk domestik bruto (PDB) jika perubahan iklim dibiarkan tanpa penanganan.

Indonesia sudah membuat estimasi untuk mencapai komitmen national determined contribution (NDC) dengan kebutuhan dana sebesar Rp 4.000 triliun pada 2030. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara setiap tahun sebesar Rp 3.000 triliun. NDC merupakan dokumen yang memuat komitme dan aksi iklim sebuah negara.

Menurut Menkeu, PDB Indonesia pada tahun ini akan berada di kisaran Rp 20 ribu triliun. “Sekarang sudah 2023. Pada (2030) dua kali lipat, katakanlah Rp 40 ribu triliun. Maka tinggal hitung saja 3,45 persen dari PDB itu berapa? Itu adalah kerugian (akibat perubahan iklim). So for sure, kita akan menghadapi potential damage dan loss yang sangat signifikan (akibat perubahan iklim jika tidak ditangani),” kata Sri.

Sri menegaskan, pemerintah telah berupaya mengembangkan regulasi dan instrumen untuk menjawab tantangan perubahan iklim. Indonesia berambisi membantu menurunkan emisi global 41 persen yang dapat meningkat hingga 43,2 persen. Artinya, dari satu sisi Indonesia akan ada pertumbuhan permintaan terhadap konsumsi energi mengingat seiring masyarakat semakin maju dan sejahtera.

Dia mengatakan, terdapat peningkatan konsumsi listrik dari 450 volt ampere menjadi 1.200 volt ampere atau 2.000 volt ampere. Jika ditambahkan dengan jumlah rumah tangga 78 juta, jmlah kebutuhan energi akan terus meningkat. Karena itu, lanjut Sri Mulyani, diperlukan cara untuk membangun pembangkit listrik tanpa memperburuk CO2.

“The only solution untuk kita growing demand yang direspons dengan growing supply untuk energi tanpa memperburuk, bahkan mengurangi emisi CO2 adalah renewable energy. That’s the only way,” ujarnya.

Ia mengatakan, perubahan iklim memberikan dampak yang menghancurkan. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara harus masih terus melakukan pembangunan yang pasti meningkatkan konsumsi energi.

“Emisi gas rumah kaca Indonesia juga cenderung mengalami kenaikan. Setiap tahun bertambah 4,3 persen, dihitung sejak 2010,” katanya.

Berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada Maret 2023, bumi telah mengalami kenaikan temperatur 1,1 derajat Celsius sejak revolusi industri. Artinya, dia melanjutkan, hanya sedikit lagi mencapai 1,5 derajat Celsius yang menjadi ambang batas bagi kenaikan suhu yang menimbulkan dampak luar biasa agi kehidupan manusia dan keberlanjutan di bumi.

Adapun menurut Global Risk Report 2023 yang diterbitkan World Economic Forum, dalam 10 tahun terakhir, enam dari 10 tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat global berkaitan dengan perubahan iklim. ”Tentu ini makin menyadarkan kepada kita bahwa perubahan iklim bukan hanya persoalan akademis (academic exercise), bukan hanya topik yang menarik dan menarik dibahas forum manapun, terutama forum global, tetapi menjadi risiko terbesar bagi umat manusia dan juga bagi semua negara. Sayangnya, bagi negara berpenghasilan rendah, negara berkembang, implikasi perubahan iklim ini akan menjadi lebih signifikan dan menghancurkan (jika tantangan perubahan iklim tidak berhasil ditangani),” ujarnya.

Sri juga menegaskan upaya Indonesia menghindari konsekuensi bencana dari perubahan iklim bukan ingin ikut-ikutan/latah secara internasional, tetapi melayani kepentingan Tanah Air.

“Indonesia bahkan sudah mencapai komitmen untuk mengurangi emisi karbn dalam bentuk national determined contribution (NDC) kita, (yakni) gimana kita berkontribusi secara global mengurangi emisi CO2 dengan target pengurangan 29 persen, bahkan baru saja di-enhance menjadi 31,89 persen with our own effort,” katanya.

Kekhawatiran atas dampak perubahan iklim juga pernah disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo. Perry mengatakan, dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim saat ini bahkan lebih mengerikan dari ancaman pandemi kemarin. “Tanpa agenda perubahan iklim, PDB global bisa terpangkas 11 persen sampai 14 persen pada pertengahan abad ini,” ujar Perry, beberapa waktu lalu.

Perry menyampaikan, perubahan iklim bisa berdampak negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, ia menegaskan, langkah antisipasi harus dimulai sejak dini. Ada tiga aspek penting yang perlu diperhatikan untuk menuju ekonomi yang lebih hijau dan inklusif. Pertama, yakni kebijakan yang kuat dan kemauan politik dari setiap pemimpin negara.

Aspek yang kedua adalah kerangkakerja yang jelas. Menurut Perry, hal ini penting agar agenda perubahan iklim dapat segera diimplementasikan. Aspek terakhir yang juga harus diperhatikan, yaitu berkaitan dengan permodalan.

Mobilisasi modal sangat penting karena pada akhirnya agenda transisi yang bergerak membutuhkan modal serta investasi baru yang lebih ramah lingkungan dan lebih inklusif.

Upaya BUMN
Transisi energi sebagai bentuk aksi mencegah perubahan iklim juga menjadi komitmen perusahaan BUMN. Perusahaan pelat merah berupaya mengurangi emisi karbon dalam menjalani kegiatan bisnisnya.

Dua perusahaan BUMN, PT PLN (Persero) bersama PT Pupuk Indonesia (Persero) baru saja meneken kontrak dengan perusahaan listrik asal Saudi, ACWA Power untuk pengembangan bisnis hidrogen. Ketiga perusahaan telah menyusun Joint Development Study Agreement (JDSA) untuk pengembangan green hydrogen sebagai bahan baku amonia di Gresik, Jawa Timur.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Pahala N Mansury mengungkapkan, Indoesia punya banyak potensi menjadi pemain penting bisnis hidrogen di pasar Asia Tenggara. Pemerintah sangat serius dalam pengembangan klaster industri hijau. Diharapkan, kesepakatan ketiga perusahaan melakukan studi pengembangan green hydrogen bersama menjadi langkah konkret dalam pembangunan energi baru terbarukan (EBT) di Tanah Air.

“Kami berharap joint study ini akan mendorong Indonesia menjadi pelopor pengembangan solusi energi hijau dan mencapai target net-zero emission pada tahun 2060 serta dapat menjadi inspirasi kemitraan antara Indonesia dengan lembaga internasional ke depannya,” ujar Pahala dikutip dari siaran pers, Kamis (13/7/2023).

photo
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, dalam dua pekan erakhir, PLN telah menjalin diskusi intensif dengan ACWA Power terkait tantangan teknikal dan investasi dalam kerja sama ini. Ia optimistis kolaborasi tiga perusahaan ini akan memperkuat ekosistem bisnis energi hijau di indonesia.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Achmad Bakr Pasaman menambahkan, pengawalan intensif dari pemerintah akan membuat studi bersama pengembangan green hydrogen dan green ammonia bisa terlaksana sesuai rencana.

“Kami ingin proyek ini tidak hanya akan mengembangkan ekosistem bisnis energi, tetapi juga mendorong perekonomian nasional,” katanya.

Hidrogen hijau atau green hydrogen merupakan hidrogen yang diperoleh dari sumber bersih tanpa emisi karbon. Green hydrogen dimanfaatkan sebagai bahan baku green ammonia yang dapat digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, transportasi, dan membuat pupuk.

CEO ACWA Power Marco Arcelli menuturkan kolaborasi yang dijalin oleh ketiga perusahaan telah sangat baik. Sehingga, studi bersama tersebut bisa dilaksanakan pada akhir tahun 2023 ini dan diharapkan selesai pada 2025.

“Kami melihat komitmen yang kuat dari pemerintah, PLN, Pupuk Indonesia, dan seluruh elemen di Indonesia untuk menjalankan transisi energi. Jadi, yang terpenting kini adalah bagaimana kita menjaga momentum ini untuk encapai tujuan bersama,” ujarnya.