Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan dengan Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Hayashi Nobumitsu, pada Selasa (26/9/2023).
Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai usulan kegiatan untuk program transisi energi kerja sama Indonesia-Jepang, khususnya sebagai tindak lanjut pembentukan Task Force untuk Transisi Energi dan Infrastruktur.
Indonesia dan Jepang diklaim sudah menyepakati pembentukan satuan tugas tersebut yang akan menjadi wadah kolaborasi pemangku kepentingan Indonesia dan Jepang dalam mempercepat pengembangan transisi energi dan infrastruktur pendukungnya.
Baca: RI Gandeng Jepang Garap Proyek Pengganti PLTU di Jawa
Menko Airlangga dan Gubernur JBIC juga menyetujui sejumlah area kerja sama yang dapat segera diimplementasikan dalam Task Force. Area kerja sama tersebut diantaranya yakni kerja sama peralihan PLTU di Pulau Jawa digantikan dengan PLTA di Pulau Kalimantn serta transmisinya, peningkatan efisiensi pembangkit listrik geotermal, sumber energi dari green and blue ammonia, serta mengenai Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).
“Indonesia memiliki cadangan bahan baku besar untuk dapat dimanfaatkan sebagai CCUS, dan Jepang dapat menyediakan teknologi terbaru dalam pengembangan sektor ini di Indonesia,” ujar Menko Airlangga.
Lebih jauh, JBIC akan terus mendukung langkah Indonesia dalam program transisi energi dan mitigasi perubahan iklim melalui pengembangan ekonomi ramah lingkungan (green growth).
“Kami percaya Indonesia punya banyak potensi dalam sumber daya energi baru, salah satunya biofuel. Banyak hal yang dapat kita kerjasamakan terkait hal itu, dan kami siap untuk terus mendukungnya,” ungkap Gubernur Nobumitsu.
Semua kegiatan terkait transisi energi tersebut diharapkan dapat segera terimplementasi melalui Task Force yang telah dibentuk Indonesia dan Jepang. Menko Airlangga juga sepakat mempercepat implementasi kegiatan Tas Force dan menugaskan tim ahli yang terdiri dari pejabat Kemenko Perekonomian, Kementerian/Lembaga terkait, BUMN dan sektor swasta untuk segera merumuskan kegiatan yang akan diusulkan untuk dikerjasamakan dengan Jepang melalui JBIC.
